Dinas Pengairan Larang Warga Dirikan Bangli Di Sempadan Sungai

Kontainer milik UD. Makmur Jaya yang berdiri diatas sungai.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan tegas melarang setiap orang/perusahaan untuk mendirikan bangunan apapun di sepanjang bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo.
Ir. H. Agus Hidayat Kepala Bidang Operasional (Kabid Ops) Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa Pemkab Sidoarjo melarang atau tidak memberikan ijin mendirikan bangunan di bantaran DAS dengan jarak 15 meter dari bibir sungai.
“Terlebih lagi memanfaatkan badan atas sungai sebagai kepentingan pribadi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa aturan tersebut merupakan sebuah upaya Pemkab Sidoarjo agar memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap masyarakat untuk terhindar dari ancaman bencana banjir.
Untuk, ia juga meminta kepada pejabat terkait seperti Camat, Lurah/Kades untuk secara intensif turun kebawah melakukan pengawasan agar bantaran sungai terbebas dari pendirian bangunan liar (bangli) tanpa ijin.
“Camat dan Lurah harus pastikan tidak ada lagi pembangunan di sepanjang DAS. Berikan himbauan kepada masyarakat agar memahami larangan ini. Kalau kedapatan, tolong segera ditindak,” ungkapnya.
Banyaknya bangli yang berdiri disempadan sungai diwilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di musim penghujan karena banyak sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan
Karena itu, ia menghimbau kepada para pemilik bangli yang ada di sempadan sungai untuk segera melakukan pembongkaran sendiri karena pihaknya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan penertiban.
Namun sebelum penertiban atau pembongkaran bangli yang berdiri di sempadan sungai itu, Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo akan segera melakukan sosialisasi terkait rencana penertiban/penggusuran bangli tersebut.
“Sosialisasi soal penertiban bangli ini, diantara untuk mencegah adanya banjir. Sungai akan dilakukan normalisasi,” ucapnya.
Dijelaskan oleh Agus Hidayat bahwa sosialisasi ini dilakukan dalam rangka revitalisasi sungai sebagai bagian dari master plan penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
Setelah itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB) untuk melakukan normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan di hadapan angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu, normalisasi sungai di Kabupaten Sidoarjo sangat krusial diperlukan.
“Target kami, tahun depan sudah bisa berjalan normalisasi tersebut. Saat ini kami akan mulai bergerak sosialisasi ke masyarakat,” pungkasnya. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*