iklan

Tunjangan Naik, Kinerja Anggota Dewan Melempem

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo yang baru saja direalisasikan tidak serta merta meningkatkan kinerja mereka.

Heru Sastrawan Koordinator Sidoarjo Forum.

Buktinya pada tanggal 14 November 2017 lalu, dari 23 anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang hadir hanya 4 orang saja untuk membahas terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Akhirnya rapat Banggar pun terpaksa harus dibatalkan karena tidak kuorum, padahal seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo sudah hadir diruang rapat kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Begitu juga dengan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena dari 23 anggota Bamus yang hadir hanya 5 orang saja.

Hal itu menyebabkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan pada tanggal 20 November 2017 nanti terancam gagal.

Karena agenda rapat paripurna pada tanggal 20 November 2017 nanti terkait tentang pembacaan keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Propemperda 2018.

Selain itu dalam rapat paripurna nanti juga diagendakan pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD tahun 2018 dengan acara, laporan Banggar, pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD tahun 2018 dan penandatangan berita acara persetujuan bersama.

Heru Sastrawan Koordinator Sidoarjo Forum menyayangkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang tidak kunjung membaik meskipun tunjangan mereka sudah dinaikkan menjadi 300 persen dari semula, Jum’at (17/11/2017).

“Ini sudah keterlaluan. Tunjangan sudah dinaikkan, namun kenerjanya masih juga melempem,” katanya.

Untuk itu, Sidoarjo Forum akan melayangkan surat ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait kinerja anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang jauh dari harapan masyarakat.

“Kami akan segera layangkan surat ke BK untuk meminta klarifikasi kinerja anggota dewan yang masih melempem ini,” tegasnya.

Diungkapkan oleh Heru Sastrawan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka tunjangan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo naik menjadi 3 kali lipatnya.

Kenaikan tunjangan diberikan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, namun kenyataannya sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masih jauh dari harapan.

“Banyak tugas-tugas kedewanan yang seharusnya bisa terselesaikan jadi molor dan tertunda,” ungkapnya. (zen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*