iklan

PUSAKA : DPRD Kabupaten Sidoarjo Inkonstitusional

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terus mendapatkan sorotan dari elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Fatihul Faizun Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi.

Setelah beberapa hari yang lalu Heru Sastrawan selaku Koordinator Sidoarjo Forum berceloteh terkait anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo yang tidak kuorum dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sehingga rapat Banggar DPRD Kabupaten Sidoarjo terpaksa harus dibatalkan karena dari 23 jumlah anggotanya, cuma 4 orang saja yang hadir meskipun perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir semuanya.

Fatihul Faizun Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) mengatakan bahwa sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bawah, seharusnya dapat menjadi contoh yang baik, Rabu (22/11/2017).

“Tidak malah bekerja seenaknya sendiri dan menanggalkan semua yang menjadi kewajibannya sebagai pejabat negara yang dibayar dari hasil pungutan pajak dan retribusi (uang rakyat),” katanya.

Dijelaskan oleh pria yang akrab dipanggil Paijo itu bahwa dalam Undang-undang (UU) No.42 Tahun 2014 atas perubahan UU No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 366 ayat 1 item b yang menyatakan bahwa membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

“Melihat salah satu peraturan tersebut, dapat kita nilai bahwa Banggar DPRD Sidoarjo tidak konsisten atas tugas dan kewajibannya untuk membahas dan mengesahkan anggaran daerah,” jelasnya.

“Memang akan dibahas pada waktu selanjutnya. Pertanyaannya, kemana para anggota Banggar saat dijadwal untuk membahas anggaran daerah saat itu? Kalaupun lagi ada tugas luar, tidak mungkin Sekretariat Dewan (Sekwan,red) menjadwal agenda tersebut,” tambahnya.

Untuk itu, ia sepakat dengan kritik tajam yang dilakukan oleh Koordinator Sidoarjo Forum Heru Sastrawan yang dirilis beritasidoarjo.com beberapa waktu lalu yang akan menindak lanjuti hal tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sidoarjo.

“Kami berharap tidak hanya dikawal sampai di BK saja, akan tetapi direkomendasikan kepada partai politiknya agar merecall anggotanya yang menjadi anggota Banggar di DPRD Sidoarjo karena terbukti telah melanggar konstsitusi Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan pada tanggal 20 November 2017 lalu benar-benar tidak bisa dilaksanakan, hal itu diduga berkaitan langsung dengan rapat Banggar yang tidak terlaksana pada tanggal 14 November 2017 lalu karena anggota yang hadir hanya 4 orang saja. (zen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*