Komisi D Minta Penghapusan UPTD Dinas P&K Ditangguhkan

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Tahun Baru 2018 bakal menjadi tahun apes bagi 18 kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Sidoarjo ditingkat kecamatan, Selasa (26/12/2017).

H. Usman Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No. 91 tahun 2017 yang akan menghapus seluruh UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, maka mulai 2 Januari 2018 nanti posisi mereka akan di nonjobkan.

Tidak hanya 18 UPTD Dinas P&K Kabupaten Sidoarjo ditingkat kecamatan saja yang akan dihapus, namun seluruh UPTD yang selama ini menempati jabatan struktural, seperti 4 UPTD Pelayanan Pajak Daerah di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Tulangan dan Krian di bawah Badan Pelayanan Pajak.

UPTD Sekretariat Korps Pegawai Negeri (Korpri) dibawah Badan Kepegawaian Daerah dan 5 UPTD Pengairan meliputi UPTD Tropodo, Sumput, Prambon, Porong, Gedangan di bawah Dinas PUPR, UPTD Pasar Wadung Asri dan Pasar Krian, UPTD Rumah Potong Hewan.

H. Usman Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap adanya penundaan penghapusan UPTD tersebut.

Hal itu disampaikan saat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Bagian Orgganisasi dan Dinas P&K beberapa waktu yang lalu agar penghapusan UPTD ini ditangguhkan.

“Benar kami memahami ada Perbup ini untuk menjalankan Permendagri 12/2017. Tetapi kalau bisa ditunda, ya ditunda dulu pelaksanaannya. Karena secara fungsi keberadaannya masih sangat dibutuhkan,” katanya.

Ia tidak menolak penghapusan UPTD dilingkungan Pemkab Sidoarjo, akan tetapi ia hanya meminta agar ditunda dulu karena kebupatan/kota lain belum ada yang menjalankan kecuali kota Batu dan Probolinggo.

“Kami tetap menghormati keluarnya Perbup ini, karena memang kewenangan eksekutif untuk menata Organisasi Perangkat Daerah,” ucapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga memahami bahwa implementasi Permendagri 12/2017 itu harus dijalankan pada akhir tahun 2017 ini.

Akan tetapi, khusus untuk UPTD Dinas P&K perlu ditangguhkan terlebih dulu karena tidak mudah melepas pejabat kecamatan yang menangani sekolah SDN, SDS, MI, SMPN, SMPS, lembaga TK dan PAUD yang jumlahnya 4000 lembaga.

“Menghapus UPTD nya memang gampang, lalu begaimana penanganan 4000 lembaga pendidikan yang tersebar seluruh Sidoarjo,” tanyanya. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*