DPD Partai Nasdem Sidoarjo Desak Pimpinan Dewan Segera PAW Ali Masykuri

H. Dawud Budi Sutrisno Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo diwawancarai wartawan seusai bertemu dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) H. Dawud Budi Sutrisno Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sidoarjo bersama dua fungsionaris partai menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan, Jum’at (5/1/2018).

Pertemuan diruang kerja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Emir Firdaus itu untuk membahas proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ali Masykuri anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai Nasdem kepada penggantinya M. Nur Cholil Effendi.

“Kami meminta kepada pimpinan dewan untuk segera melayangkan surat PAW ke KPU Sidoarjo,” katanya.

Berdasarkan Undang undang (UU) nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka seharusnya proses PAW Ali Masykuri sudah bisa dilakukan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 huruf c karena telah diberhentikan sebagai anggota Partai Nasdem.

Serta pasal 5 ayat 3 huruf e yang berbunyi bahwa PAW diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

“Karena ada pandangan berbeda, maka pimpinan dewan hari ini berencana melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur,” ucapnya.

Diterangkan oleh Dawud Budi Sutrisno bahwa pimpinan dewan harus melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) karena ada 2 peraturan yang mengatur tentang PAW anggota dewan, yaitu UU nomer 23 tahun 2014 dan UU nomer 02 tahun 2011 tentang partai politik (parpol).

Dalam UU nomer 02 tahun 2011 pasal 21 menyebutkan bahwa PAW bisa dilakukan apabila anggota DPRD yang diberhentikan sebagai anggota partai politik, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung.

Sementara itu,Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan mengungkapkan bahwa posisinya sebagai pimpinan dewan bukan untuk memaknai aturan yang ada.

“Maka dari itu, kami akan meminta petunjuk dari Gubernur Jatim,” ungkapnya.

Itu dilakukan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan nanti, karena tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan proses PAW ada pihak-pihak yang akan melakukan gugatan. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*