KPU Sidoarjo Lantik 54 Orang Anggota PPK

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo M. Zaenal Abidin melantik 54 orang anggota PPK se-Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo M. Zaenal Abidin melantik 54 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sidoarjo di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, Rabu (7/3/2018).

M. Zaenal Abidin mengatakan bahwa sebanyak 54 orang anggota PPK yang dilantik untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu diambil dari PPK Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018 dari 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

“Dimana jumlah PPK yang awalnya terdiri dari 5 personel saat Pilgub Jatim 2018 akan berkurang menjadi menjadi 3 personel untuk Pileg dan Pilpres 2019,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada seluruh anggota PPK untuk siap-siap bekerja keras dan selalu menjaga netralitas serta kejujuran dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar anggota PPK bisa menjaga kesehatannya karena tahapan Pileg dan Pilpres 2019 tergolong cukup berat.

“Salah satunya terkait pengolahan data,” ucapnya.‎

Ia juga berpesan agar anggota PPK tidak main-main ataupun memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan pribadi karena akan mencoreng nama baik penyelenggara Pemilu.‎

Dijelaskan oleh Zaenal Abidin bahwa menjadi penyelenggara Pemilu bukan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pintar saja, namun juga harus memiliki integritas, kejelian, ketelitian dan siap melayani data serta bisa dipublish ke siapa pun demi keterbukaan‎.

“Ketua dan anggota harus jadi team work dan siap melayani. Jika ada warga maupun Parpol (Partai Politik,red) membutuhkan data, harus dilayani. Alasannya, data di KPU dan PPK harus siap dipublikasikan,” jelasnya.‎

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang hadir dalam acara tersebut bahwa KPU dan PPK sebagai penyelenggara Pemilu harus profesional dan jujur.

“Kami minta virus kejujuran disebarluaskan karena tak ada pejabat atau anggota dewan yang dilantik tanpa hasil kerja dari PPK dan KPU,” sampainya. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*