Cak Nur Berangkatkan Ribuan Buruh Yang Akan Menggelar Aksi Ke Kantor Gubernur

Cak Nur melambaikan tangannya saat memberangkatkan ribuan buruh yang akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Ribuan buruh dari berbagai perusahaan yang akan menggelar aksi di Surabaya pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2018 ini berkumpul di Alun-alun Sidoarjo, Selasa (1/5/2018).

Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin, SH yang hadir ditengah-tengah ribuan buruh yanga akan melanjutkan perjalanannya ke Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) itu meminta kepada para buruh untuk fokus pada tujuan yang menjadi tuntutannya.

Sebelum pemberangkatan, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin meminta para buruh untuk fokus pada tujuan yang menjadi tuntutannya dan aksi yang dilakukannya hendaknya disampaikannya dengan damai.

“Mari kita fokus pada tujuan. Jadikan gerakan ini, gerakan damai yang fokus pada tujuan,” katanya.

Pria yang biasa dipanggil Cak Nur itu mengungkapkan bahwa yang dilakukan buruh di Hari Buruh Internasional seperti ini adalah hal yang biasa.

Namun ia berharap para buruh lebih bijak dalam menyuarakan aspirasinya dan yang menjadi tuntutannya dapat dilakukukan secara proporsional.

“Yang terpenting kita harus melakukan sesuatu lebih bijak dan proporsional. Jangan sampai masalahnya ada di pusat, justru kita bertengkarnya di daerah. Keliru, kalau masalahnya di pusat, tujuan perjuangnya harus dibawa ke pusat, bukan didaerah,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Sidoarjo, Cak Nur menjelaskan bahwa hubungan pemerintah dengan buruh dan pengusaha di Kabupaten Sidoarjo selama ini sudah berjalan dengan baik.

Ia juga ikut menyikapi terkait isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama ini beredar luas bahwa aturan dan prosedur perekrutannya harus benar-benar ditaati.

“Saya berharap semua pihak dapat mengawasi perusahaan yang memperkerjakan TKA secara illegalm” jelasnya.

Apabila ada laporan mengenai hal itu, pemerintah akan segera menindaklanjutinya dengan memberikan sangsi dan deportasi bagi TKA yang melanggar aturan serta undang-undang di negara ini.

TKA yang diperkerjakan harus benar-benar memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal, dimana TKA tidak diperbolehkan mengisi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja Indonesia.

“Semua pihak harus mengawasi, bukan hanya dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja,red) saja. Tapi semuanya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, mohon agar segera dilaporkan dan kita akan meluruskan,” tegasnya. (imams/kominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*