Bawaslu Sidoarjo Gelar Sidang Perdana Gugatan Dua Bacaleg TMS

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 2 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo.

Sidang perdana Bacaleg TMS di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Dua orang Bacaleg yang melaporkan KPU Kabupaten Sidoarjo itu, antara lain Mustafad Ridwan dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Sumi Harsono dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

M. Rosul Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi ini, baru dilakukan pemeriksaan awal berkas-berkas dan identitas pelapor, Rabu (1/8/2018).

“Hasilnya dinyatakan lengkap, proses sidang selanjutnya akan menghadirkan pelapor, terlapor serta para saksi dari pelapor dan terlapor,” katanya.

M. Rosul yang pada saat pada saat sidang menjabat sebagai Ketua Majelis Hakim persidangan ini mengungkapkan bahwa persidangan pelanggaran administrasi ini dilakukan karena kedua Bacaleg ini dinyatakan TMS pada 18 Juli 2018 oleh KPU Kabupaten Sidoarjo didalam berita acaranya.

“Namun kedua Bacaleg ini baru menerima surat pemberitahuan TMS pada 20 Juli 2018,” ungkapnya.

Karena dianggap kadaluarsa, akhirnya kedua Bacaleg dari PBB dan PDIP itu melaporkan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Lambatnya pemberitahuan TMS dari KPU KPU Kabupaten Sidoarjo ini membuat kedua Bacaleg tersebut tidak berkutik untuk melakukan gugatan sengketa Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

Dijelaskan oleh M. Rosul bahwa dari sekitar 600 lebih Bacaleg yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sidoarjo hanya 2 Bacaleg itu saja yang mengajukan laporan gugatan pelanggaran administrasi.

“Ya, hanya kedua Bacaleg itu. Lainnya tidak ada yang melakukan gugatan atau sengketa,” jelasnya.

Sementara itu, Sumi Harsono salah satu pelapor menuturkan bahwa yang dilakukannya merupakan sebuah ikhtiar karena sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak yang sama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Saat ini, Bacaleg lainnya sibuk mendekati konstituen. Sedangkan kita, sibuk mengurusi sidang dugaan pelanggaran administrasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama menghadirkan Mustafad Ridwan dan sidang kedua menghadirkan pelapor Sumi Harsono.

Sidang pemeriksaan berkas dan identitas kedua pelapor tersebut rata-rata berlangsung sekitar 30 menit dan sidang akan dilanjutkan pada Jumat (03/08/2018) nanti dengan pembacaan isi laporan dari kedua pelapor.

Sebagaimana diketahui bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo menyatakan ada 3 orang Bacaleg yang TMS, yaitu Sumi Harsono dari PDIP, Mustafad Ridwan dari PBB dan Nasrullah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiganya dinyatakan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai Bacaleg TMS karena pernah menjadi terpidana kasus korupsi bersama 44 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo lainnya pada periode 1999-2004 yang lalu.

Namun dari ketiganya, hanya Summi Harsono dan Mustafad Ridwan yang mengajukan gugatan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pada awal minggu ini. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*