Bupati Beri Respon Positif Gugatan Kades Keboan Anom

Bupati Sidoarjo, H.Saiful Ilah, saat menemui para Kades di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Bupati Sidoarjo, H.Saiful Ilah, memberikan respon yang positif atas gugatan Kepala Desa (Kades) Keboan Anom, Kecamatan Gedangan, Aryo Suto Priono, terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo soal pembatasan pemilihan kepala desa hingga 2 periode.

Hal itu disampaikan oleh Saiful Ilah, saat bertemu dengan komunitas kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, yang mengatakan bahwa dirinya akan memerintahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sidoarjo untuk mengalah dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

“Saya akan perintahkan Sekkab untuk mengalah dalam menghadapi tuntutan Kades Keboan Anom dalam sidang di PTUN nanti,” kata Saiful Ilah di hadapan para Kades.

Menanggapi pernyataan bupati tersebut, Parade Nusantara menganggap bahwa bupati telah memberikan dukungan atas perjuangan mereka terkait penolakan pembatasan masa jabatan yang hanya sekali untuk kades dengan masa bakti  8 tahun.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kades Sawotratap, Kecamatan Waru, Sundahyati, mengatakan bahwa pernyataan bupati tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan para Kades yang menolak pembatasan masa jabatan Kades.

“Dengan pernyataan bupati soal gugatan Kades Keboan Anom yang seperti itu, berarti beliau mendukung perjuangan kami dalam menolak pembatasan masa jabatan kepala desa ,” ucap Sundahyati yang ikut dalam pertemuan itu.

Berdasarkan data yang ada, Aryo Suto Priono, menjadi Kades Keboan Anom tahun 2003 mengalahkan 2 pasangan calon lainnya dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6/2003, masa jabatan Kades 8 tahun terhitung sejak pelantikan dan tidak bisa mencalonkan diri sebagai Kades untuk periode berikutnya.

Pada tahun 2006, Perda No 6/2003 tersebut berganti menjadi Perda No 11/2006 tentang Tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa serta disebutkan pula bahwa Kades menjabat selama 6 tahun sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

Karena masa jabatannya habis tanggal 22 Desember 2011, Aryo Suto Priono menganggap bahwa dirinya bisa dipilih kembali, walaupun dirinya dilantik sesuai Perda No 6/2003.

Kemudian Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat keputusan perihal persyaratan calon kepala desa dengan nomer 141/3624/404.1.1.1/2011 dan dalam surat tersebut dijelaskan posisi Aryo Suto Priono tidak bisa mengikuti Pilkades dengan alasan bahwa pada saat pelantikan menjadi kades yang bersangkutan dilantik sesuai Perda No 6/2003.

Maka dari itu, Aryo Seto Priono melakukan gugatan hukum ke PTUN Surabaya untuk menuntut keadilan. (imams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

bpdam