Cegah Money Politic di Pemilu 2019, Kartarkab Sidoarjo Siapkan Satgas

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Imam Safi’i Ketua Karang Taruna Kabupaten (Kartarkab) Sidoarjo kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan dan mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 agar dapat berjalan dengan damai, bersih dan sukses tanpa adanya money politic atau politik uang.

Imam Safi'i Ketua Kartarkab Sidoarjo.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kader-kader Karang Taruna (Kartar) tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) anti money politic.

“Setiap desa/kelurahan sudah ada 10 orang kader yang kita latih menjadi anggota Satgas anti money politic,” kata Imam Safi’i, Sabtu (24/11/2018).

Dikatakan oleh Imam Safi’i bahwa pihaknya sengaja merahasiakan nama-nama kader Kartar yang masuk sebagai anggota Satgas anti money politic, itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia juga mengatakan bahwa anggota Satgas anti money politic yang dibentuk, langsung dibawa komando dirinya selaku pimpinan tertinggi Kartar di Kabupaten Sidoarjo.

“Sengaja nama-nama anggota Satgas (anti money politic,red) itu dirahasiakan, hal itu untuk memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Menurut Imam Safi’i bahwa semenjak Pemilu 1999 gejala money politic sudah mulai dan disinyalir masih terjadi hingga Pemilu 2009 lalu, namun hingga kini belum ada yang tertangkap ataupun diproses secara hukum.

“Money politic itu ibaratnya seperti kentut. Ada baunya, namun tidak ada wujudnya,” ucapnya.

Namun demikian Kartarkab Sidoarjo bertekad untuk memerangi money politic tersebut yang merupakan sebuah kejahatan dalam Pemilu dan proses demokrasi di Indonesia.

Ditegaskan oleh Imam Safi’i bahwa akibat dari money politic dalam proses Pemilu dan Pemilukada, banyak para pejabat yang sudah tersangkut masalah korupsi karena ingin mengembalikan biaya politik yang besar pada saat pencalonan.

“Untuk itu, kami bertekad untuk memerangi kejahatan Pemilu tersebut,” tegasnya.

Kartarkab Sidoarjo akan melaporkan setiap Calon Legislatif (Caleg) ataupun partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo apabila terbukti melakukan money politic saat kampanye ini.

Ia juga bertekad akan mengawal proses hukumnya hingga inkracht atau sampai ada ketetapan hukum yang mengikat terhadap para pelaku money politic di Kabupaten Sidoarjo.

“Selama ini tidak ada proses hukum kepada para pelaku money politik. Untuk itu akan kami kawal hingga selesai jika ada pelaku money politik yang tertangkap,” tegasnya.

Sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat 1 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, apabila pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sangsi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. (pram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*