APBD Sidoarjo 2019 Ditetapkan Rp 4,8 Triliun

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum menandatangi Raperda APBD Tahun 2019 saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo di Gedung Sidoarjo Community Center.

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo disetujui dan disahkan sebesar Rp 4,8 triliun atau naik Rp 400 milyar dari APBD Tahun 2018.

APBD tahun anggaran 2019 itu ditetapkan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo H. Sulamul Hadi Nurmawan di Gedung Sidoarjo Community Center (SCC), Jum’at (30/11/2018) malam.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum yang menandatangi Raperda APBD Tahun 2019 tersebut mengatakan bahwa penetapan Raperda tentang APBD Tahun 2019 memiliki makna strategis sebagai langkah awal pelaksanaan program-program pembangunan daerah di tahun 2019 nanti.

“Alhamdulillah penetapan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2019 telah disepakati,” katanya.

H. Saiful Ilah berharap demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, kemampuan keuangan ini harus benar-benar diberdayakan dan direalisasikan karena APBD merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional.

Maka dari itu, disamping pentingnya memahami peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah perlu juga penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.

“Untuk itu, kebijakan dan program daerah harus sejalan dengan kebijakan dan program provinsi hingga nasional sehingga terwujud sinergitas dan sinkronisasi perekonomian nasional secara utuh,” terangnya.

Pada rapat paripurna itu dilaksanakan juga pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

“Setelah 2 tahun berjalan, hasil evaluasi implementasi pada 2 OPD ditemui ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Beban kerjanya sangat besar sekali,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh H. Saiful Ilah bahwa demi optimalisasi kinerja, maka dilakukan penataan ulang dengan memindahkan beberapa sub bagian urusan untuk menyesuaikan dengan urusan yang ditangani.

Sehingga nomenklatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (PU BM, SDA & PR), sedangkan Dinas Perumahan dan Permukiman diubah menjadi Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya (PPCK).

Selain dinas tersebut, dilakukan penataan juga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMDP3KB).

“Beban kerjanya juga sangat besar sehingga kinerjanya kurang bisa optimal,” jelasnya.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan kinerjanya harus dibagi menjadi 2 dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB). (imams/kominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*