Kabupaten Sidoarjo Dapatkan 50 Ribu Sertipikat Melalui Program PTSL

SIDOARJO (beritasidoarjo.com) Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadiri undangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo untuk mengikuti rapat koordinasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Aula Delta Graha, Kamis (3/1/2019).

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum saat menghadiri rapat koordinasi PTSL di Aula Delta Graha.

Tahun 2019 ini, Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi anggaran PTSL sebanyak 50 ribu bidang tanah yang tersebar di 38 desa/kelurahan.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menyambut baik program PTSL tersebut dan meminta aparatur desa/kelurahan untuk membantu proses pendaftaran sertipikat tanah warganya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk tidak menarik biaya diluar ketentuan hukum yang berlaku.

“Hal itu untuk menghindari masalah hukum yang dapat menjerat aparat desa terkait program tersebut,” katanya.

H. Saiful Ilah mengungkapkan bahwa ada biaya dalam kepengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL yang besarnya Rp 300 ribu, namun warga hanya membayar separuhnya atau sebesar Rp 150 ribu.

“Separuhnya lagi ditanggung Pemkab Sidoarjo,” ungkapnya.

Menurut Saiful Ilah bahwa biaya tersebut sebagai pengganti patok tanah dan materai serta lainnya dalam proses pendaftaran sertipikat tanah.

Sementara itu, Kepala BPN Sidoarjo Humaidi, A.Ptnh, MM menjelaskan bahwa tahun 2019 ini Kabupaten Sidoarjo mendapatkan alokasi anggaran PTSL sebanyak 50 ribu bidang tanah dan berharap dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Sidoarjo.

“Program PTSL dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dimana obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak.

Diterangkan oleh Humaidi bahwa bidang tanah yang masuk dalam program PTSL diupayakan letaknya berdekatan dan lokasi desa/kelurahan diupayakan dalam satu kecamatan.

“Hal tersebut untuk mencapai kecamatan lengkap program PTSL,” terangnya.

Karena kedepan akan diterapkan pelayanan secara online, dimana masyarakat dapat melakukan kepengurusan sertipikat tanah melalui aplikasi yang disediakan BPN.

Melalui aplikasi tersebut masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan, karena pengurusan sertipikat tanah cukup dilakukan melalui handphone (HP) yang terinstal aplikasi tersebut.

“Saya berharap dukungan perangkat desa terkait program PTSL di desanya,” ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta aparat desa menyusun tim pelaksana yang transparan dalam pengelolaan program PTSL sehingga program PTSL akan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2018 lalu target 60 ribu bidang tanah bersertipikat di Kabupaten Sidoarjo telah tercapai dan bahkan capaiannya melebihi target sebesar 102 persen.

“Semoga PTSL ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sidoarjo,” pungkasnya. (imams/kominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*